Gara-Gara Gardu, PLN Menuai Gugatan

Gara-Gara Gardu, PLN Menuai Gugatan Gara-Gara Gardu, PLN Menuai Gugatan

JAKARTA. Gara-gara gardu listrik, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang menuai gugatan pada PT Famharindo. Gugatan yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di 11 Juni 2008 itu, mulai disidangkan Kamis (18/9).

Dalam persidangan nan diketuai Hakim Sulaiman termembuka, gugatan Fahmarindo itu sederhana. Perusahaan di bidang jasa ini merasa terganggu bersama berdirinya gardu listrik milik PLN.

Lagi pula, gardu listrik nan terletak antara lantai basement kantor Famharindo ini tidak terpelihara dengan baik. Kabel-kabel sudah menjalar kemana-mana bersama tak jelas lagi daerah nya. Kondisi inilah nan mengkhawatirkan Fahmarindo.

Karena itu, perkeaktifanan yang berlokasi di Pasar Baru, Jakarta Pusat ini meminta PLN membongkar gardu bernomor A.J. Gambir S.55 GB 1 itu. "Klien kami khawatir kabel-kabel itu membahayakan kesemasihtan universal," ujar Horas Panjaitan, kuasa hukum Famharindo, Kamis (18/9).

Sejatinya, sebelum kisruh ini melenggang ke meja hijau, Famharindo sudah meminta PLN untuk membongkar gardu listrik. PLN pun sepakat membongkar gardu tercantum.

Cuma, baik Famharindo dan PLN belum mencapai titik temu mengenai siapa akan mesti bertanggungbalasan terhadap biaya pembongkaran gardu itu. "Akibatnya, pembongkaran dan pemindahan gardu tidak terlaksana sampai saat ini," kata Horas.

Famharindo menuding PLN sengaja mengulur-ulur waktu. Karena itu, Fahmarindo paham memperingatkan PLN untuk segera membongkar dengan memindahkan gardu tersebut. Namun, PLN tidak menggubris setenggat akhirnya kasus ini bergulir ke pengadilan.

Dalam tuntutannya, Famharindo meminta majelis hakim menghukum PLN Wilayah Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang agar segera membongkar dan memindahkan gardu itu serta membebankan biaya kepada PLN.

Selain itu, Famharindo meminta majelis hakim mengabulkan tuntutan ganti kerugian seterbuka Rp 50 juta setiap bulan terhitung sejak gugatan itu didaftarkan ke pengadilan. Famharindo menuntut PLN juga harus membayar ganti rugi lantaran terus mengulur sistem pembongkaran dan pemindahan gardu itu.

Selain itu, Famharindo juga meminta hakim mengenakan uang paksa (dwangsom) sekelonggaran Rp 5 juta setiap hari atas kelalaian maka keterlamaan pelaksanaan keputusan pengadilan bahwa telah berkeberkuasaan hukum tetap apabila pengadilan memenangkan penggugat. "Kami minta majelis hakim agar putusan bisa dilaksanandaan lebih dulu lamun PLN mengajukan upaya hukum," ucap Horas.

Sementok ini, Biro Hukum PLN Rhamses Hasibuan enggan menanggapi gugatan ini. "Enggak ada akan perlu diberitakan," katanya. Sedangkan Wakil Direktur Utama PLN Rudiantara mengatakan PLN atas menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa gardu ini kepada jalan peradilan. "Kami menunggu keputusan majelis hakim nanti," katanya.

Cek Berita maka Artikel yang lain di Google News

PLN Jamin Tidak Ada Pemadaman di Palu

Kenaikan Listrik Berkisar 10%-50%

Harga Listrik Paiton Murah, PLN Tersenyum

PLN Berencana Naikkan Tarif Listrik Sektor Ritel dari Beban Puncak